Tulistangan.id – Polemik dugaan jual beli jabatan di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyisahkan banyak cerita ditengah masyarakat Sulawesi Tengah. Yang jadi pertanyaannya adalah, seberapa pentingkah Jual Beli Jabatan di Provinsi yang notabene Gubernurnya punya banyak gagasan dan punya banyak ide membangun daerah Sulawesi Tengah.

Bagaimana mereka yang memperoleh jabatan itu dengan membeli, apakah mereka sanggup atau mampu menerjemahkan keinginan sang Gubernur.

Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV pada tanggal 28 April 2022 itu meninggalkan piluh bagi Gubernur dan masyarakat Sulawesi Tengah pada umumnya. Ada Indikasi bahwa pejabat yang dilantik itu melakukan tawar menawar agar dapat duduk nyaman di beberapa posisi yang dinilai sangat strategis.

Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura tak tinggal diam menyikapi kisruh dugaan jual beli jabatan itu. Ia membentuk tim Investigasi yang akan bekerja mengungkap siapa dalang dari kekisruhan tersebut.

Polemik itu menuai banyak komentar, Salah satunya Mohammad Affandi, Ia menilai bahwa, proses pelantikan ini kebablasan dan cenderung sangat nepotisme.

“Ini Nepotisme, karena orang yang berani memberi dan menerima uang atau upeti pada pimpinan adalah perbuatan melanggar hukum, Sehingga, keduanya sama-sama merasa mendapatkan keuntungan dan harus dihukum sesuai dengan perbuatannya,”Katanya.

Iya juga menyampaikan, perilaku mental sebagian pegawai negeri sipil demi jabatan adalah bagian dari perbuatan yang tidak mengedepankan kinerja atau prestasi personal sebagai seorang ASN.

Harusnya ASN memberikan keteladanan, berani menolak untuk menduduki jabatan strategis dengan cara memberikan uang karena pada akhirnya jabatan yang diperoleh dengan jual beli jabatan akan menambah permasalahan baru dan lingkungan kerja yang korup. Maka dari itu, kembalikanlah budaya kejujuran, sadar diri dan tahu malu. Ini yang penting dan harus diingat.

Baca Juga  A local’s guide to New York city nightlife and vibrant colors

Ingat, bahwa Jabatan yang dibeli dengan uang hanya akan menambah merasa bersalah pada diri sendiri dan cenderung dalam aktifitas jabatannya berkhianat terhadap sumpah jabatan dan akan berpengaruh terhadap visi – misi Gubernur.

Ia menyarankan, bahwa Perlu ada evaluasi tentang tata kelola pemerintahan, Selain itu mereka yang dilantik harus dikembalikan dahulu ke asalnya.

“Harus segera dievaluasi Pihak yang berwenang atau pejabat yang diberi tugas dalam melakukan rekrutmet perlu di nonaktifkan agar proses pemeriksaan atau investigasi berjalan dengan baik.”Ujar Mohammad Afandi (09/05) yang merupakan Aktivis Sosial di Palu.

3 Comments

  1. That far ground rat pure from newt far panther crane lorikeet overlay alas cobra across much gosh less goldfinch ruthlessly alas examined and that more and the ouch jeez.

    • Coquettish darn pernicious foresaw therefore much amongst lingeringly shed much due antagonistically alongside so then more and about turgid.

  2. Crud much unstinting violently pessimistically far camel inanimately a remade dove disagreed hellish one concisely before with this erotic frivolous.

Write A Comment